01 Mei 2020 – Workshop Online “Persiapan Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka”

Online, 01 Mei 2020

Workshop Online ASPI “Persiapan Penerapan Kebijakan Kampus Merdeka”.

Dalam rangka merespon implementasi kebijakan “Kampus Merdeka” dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ASPI telah menyelenggarakan Workshop Online pada tanggal 1 Mei 2020 yang lalu.

Kegiatan Workshop ini telah diikuti 112 peserta dari anggota dan pengurus ASPI serta pengamat. Kegiatan Workshop diawali dengan paparan kebijakan “Kampus Merdeka” oleh Ketua ASPI Bapak Dr.sc.agr. Iwan Rudiarto, ST., MSc, selanjutnya diikuti dengan sesi sharing dan diskusi diantara anggota ASPI.

Menindaklanjuti Permendikbud 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdapat beberapa hal yang mengemuka dalam Workshop, yaitu:

  1. Perguruan Tinggi/PT wajib memberi hak mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) untuk belajar selama 2 semester (setara 40 SKS) di luar PT dan 1 semester di dalam PT
  2. Definisi SKS mengacu pada kegiatan, bukan hanya jam belajar. Kegiatan ini dapat, contoh yang akan digagas ASPI adalah kerjasama magang dengan Kementerian ATR/BPN.

Terdapat tiga bentuk kegiatan Pertukaran Pelajar sebagai bagian dari kegiatan kampus merdeka yaitu:

  1. Prodi lain – PT sama
  2. Prodi sama – PT lain
  3. Prodi lain – PT sama
    (Peran ASPI secara khusus adalah mengakomodasi poin 2)

Sebagai hasil diskusi dirumuskan bahwa belum dapat dilakukan kesepakatan secara final. Wrokshop ini adalah lebih sebagai media untuk menjaring informasi awal untuk penyusunan konsep implementasi Kampus Merdeka di lingkugan Prodi anggota ASPI.

  • Sistem dan rona setiap Prodi PWK berbeda, sehingga menjadi tantangan yang besar untuk mencapai kampus merdeka
  • Kuncinya: Prodi perlu memberikan hak belajar mahasiswa 3 semester di luar prodi, tapi juga bukan menjadi kewajiban mahasiswa (sifatnya sukarela), perlu dipertimbangkan jika mahasiswa harus mengambil 40 sks di prodi/PT lain bisa jadi cukup berat.
  • Sebagai opsi Prodi bisa menyediakan hal tsb. secara daring asalkan MK. mendapat pengakuan dari Kemendikbud
  • Esensi kampus merdeka yaitu mahasiswa punya pengalaman untuk berkuliah di universitas lain, tidak hanya mata kuliahnya saja, tapi juga suasana dan fasilitas kampus serta mendapatkan kesempatan lebih baik
  • ASPI dapat memfasilitasi kesepakatan kerjasama implementasi Kampus Merdeka yang sifatnya general dulu di awal untuk kemudian disepakati menjadi platform implementasi bersama.
  • Perlu diingat: Konsep kampus merdeka tidak sepenuhnya merdeka tetap ada batasan capaian pembelajaran yang perlu dipenuhi.
  • ASPI perlu mempersiapkan media komunikasi untuk informasi mapping prodi.

Dari diskusi workshop didapatkan beberapa hal yang perlu dieksplorasi lebih lanjut al.

  1. Gambaran/profil kesiapan Prodi anggota ASPI dalam merespon Kampus Merdeka;
  2. Usulan peran ASPI: informasi profil anggota ASPI khususnya untuk kegiatan pertukaran pelajar lintas Prodi, pembatasan konsep kurikulum merdeka;
  3. Kendala yang dialami masing-masing prodi terkait rencana kampus merdeka

Adapun hal yang perlu dilakukan oleh Prodi Anggota ASPI:

  1. Menyiapkan data awal dari masing-masing kampus mengenai kebijakan universitas masing-masing
  2. Menetukan Mata kuliah apa yang akan ditawarkan (bisa jadi kearah MK Pilihan – Elective Course)

ASPI akan mengagendakan pertemuan lanjutan untuk mematangkan implentasi kebijakan Kampus Merdeka ini.