Download file: Usulan Strategi Perencanaan dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Jakarta, 11 Oktober 2024. Asosiasi Sekolah Perencanan Indonesia (ASPI) menyampaikan rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi perkembangan pembangunan pada saat ini. Rekomendasi disampaikan oleh Ketua Umum ASPI, Adiwan Fahlan Aritenang, S.T., M.Git., Ph.D, kepada Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional IKN, Prof. Ir. Bambang Susantono, M.C.P., M.S.CE., Ph.D, dengan disaksikan oleh Penasehat ASPI, Prof. Ir.  Bakti Setiawan, MA., Ph.D. dan Prof. Dr. Iwan Rudiarto, S.T., M.Sc.

ASPI menyusun rekomendasi ini melalui serangkaian kajian kesesuaian perkembangan berbagai aspek perencanaan wilayah dan kota di IKN dengan acuan visi dan misi pembangunannya. Dalam proses ini dosen dan peneliti sekolah perencanaan ASPI merumuskan skenario perencanaan (planning scenario), yaitu metode proses perencanaan yang menghubungkan berbagai konteks kondisi perencanaan yang saling berhubungan secara kausal, dengan kemungkinan intervensi pembangunan yang akan dilakukan. Skenario perencanaan ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan rencana secara rasional, dengan pemahaman berbagai implikasi yang dapat timbul. Hal ini agar keputusan yang diambil para penentu kebijakan pembangunan memiliki justifikasi perencanaan yang logis dan rasional.

ASPI menyampaikan bahwa skenario perencanaan untuk pemindahan ibu kota diperlukan, karena IKN memiliki visi, misi, dan landasan filosofis pembangunan berkelanjutan yang perlu semakin dikembangkan dan dikuatkan. Pembangunan IKN yang berhasil akan dapat menjadi contoh model pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia. Pada sisi lain keputusan pembangunan IKN juga telah melalui proses dan yang panjang melibatkan berbagai aktor pembangunan. Berbagai kajian dan kebijakan telah diambil. Pemerintah dan pihak swasta juga telah menginvestasikan berbagai sumber daya dan anggaran yang cukup signifikan untuk membangun IKN selama ini.

Berdasarkan kondisi ini ASPI merumuskan ada dua variabel strategis yaitu keputusan perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakata ke IKN, serta ketersediaan anggaran untuk pembangunan IKN. Dengan kedua variabel strategis ini, ASPI menyusun empat (4) alternatif skenario pemindahan ibukota:

• Skenario Ideal: Pemindahan ibu kota diputuskan dilaksanakan dengan anggaran yang cukup;
• Skenario Peluang 1: Pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup;
• Skenario Peluang 2: Pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup;
• Skenario Tantangan: Pemindahan ibu kota belum dapat dilaksanakan dan anggaran tidak cukup.

Berdasarkan pertimbangan di atas, skenario Ideal merupakan skenario pembangunan yang sangat diharapkan untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota negara yang memiliki fungsi pusat pemerintahan negara yang berkelanjutan, serta juga merupakan pusat aktivitas penyeimbang pembangunan di luar Jawa. Proses ini juga memerlukan tahapan strategis dalam perwujudannya.

Alternatif Solusi Pemindahan Ibu Kota

Pada skenario dengan Peluang 1 dan Peluang 2, dapat diterapkan konsep Twin Cities, yaitu adanya dua kota utama yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan selama periode tertentu (dalam hal ini adalah 2025-2029). Dua skenario tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Di situasi Peluang 1, dapat diterapkan skenario Twin Cities dengan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan IKN sebagai ibu kota de facto. Dalam masa transisi, IKN diposisikan sebagai kota yang mengadopsi fungsi utama non-pemerintahan tertentu, misalnya research and education hub. Pengadopsian fungsi tersebut disertai dengan pemindahan bertahap dari sebagian fungsi publik Pemerintahan Nasional dari kementerian dan lembaga yang relevan, misalnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan visi IKN sebagai kota hutan); Perpustakaan Nasional; Arsip Nasional; dan sebagainya.
2. Di situasi Peluang 2, dapat diterapkan skenario Twin Cities dengan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto ibu kota. Dalam masa transisi, IKN diposisikan kota pusat pemerintahan nasional “parsial” yang mengakomodasi sebagian kementerian pendukung fungsi inti pemerintahan, misalnya Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri.

1) Twin cities didefinisikan sebagai dua kota utama dalam satu negara, di mana satu kota mempunyai dasar hukum resmi (de jure) sebagai ibu kota negara, dan kota lainnya menjalankan sebagian fungsi-fungsi pemerintahan nasional (de facto).

2) “Living Lab” secara umum dapat didefinisikan sebagai “sebuah ekosistem inovasi terbuka dalam situasi kehidupan nyata (real-life) yang memanfaatkan proses masukan iteratif untuk mencapai dampak yang keberlanjutan.

Sementara itu, potensi pelambatan tercapainya critical mass di IKN dapat dimitigasi dengan mendorong penerapan rencana IKN sebagai livable and lovable city, termasuk dengan memanfaatkan berbagai peta jalan dan strategi jangka panjang yang telah dimiliki oleh Otorita IKN saat ini. Sedangkan untuk memperkuat landasan pertimbangan skenario di atas, Pemerintah diharapkan dapat melakukan peninjauan ulang dan mendalam terhadap aspek-aspek perencanaan IKN, seperti capaian pembangunan infrastruktur, populasi, dan biaya.

ASPI mengusulkan bahwa sebagai bagian dari perjalanan menuju Ibu Kota Nusantara hingga tahun 2045, IKN dapat diposisikan menjadi kota yang memiliki fungsi utama tertentu dengan memanfaatkan potensinya sebagai “living lab” pengembangan kota.