24 November 2020 – Diskusi Sosialisasi dan Pembahasan RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai salah satu instrumen operasional dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tengah disosialisasikan. Sebagai asosiasi sekolah perencanaan yang mencetak calon-calon perencana di Indonesia, ASPI memiliki tanggungjawab moral dari sisi akademis terhadap substansi RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang. Menindaklanjuti hal tersebut ASPI dan Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR) Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan sosialisasi RPP di lingkungan ASPI dalam rangka berdiskusi dengan para akademisi dari prodi sekolah perencanaan yang tergabung dalam anggota ASPI. Sosialisasi tersebut diselenggarakan pada Selasa, 24 November 2020 dengan narasumber utama adalah Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM dan bertindak sebagai moderator serta pengarah adalah Ketua ASPI, Dr.sc.agr. Iwan Rudiarto, ST, M.Sc. dan Sekretaris Umum ASPI, Ir. Holi Bina Wijaya, ST, MUM.

Image may contain: 1 person, text that says 'NOVEMBER 2020 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (UU CK) DAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Oleh: Dr.| Abdul Kamarzuki, MPM Direktur Jenderal Tata Ruang Abdk ama DL'
Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM menyampaikan materi sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Penataan Ruang kepada anggota ASPI, 24 November 2020.

Berdasarkan masukan dalam diskusi tersebut, ASPI menyusun rumusan tertulis terhadap RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang dan telah diserahkan kepada Dirjen Penataan Ruang pada Senin, 30 November 2020 dengan poin-poin utama berfokus pada prinsip, substansi, dan teknis dalam proses perencanaan dan implementasi perijinan melalui dokumen konfirmasi kesesuaian tata ruang, serta legitimasi serta posisi perencana sebagai aktor yang terlibat dalam tim penataan ruang. Diharapkan rumusan tersebut dapat memperkuat konsep dan proses tata ruang yang baik secara konsep maupun teknis dalam bahasa yang tertuang di pasal-pasal RPP melalui sistem perijinan yang baru, serta meningkatkan eksistensi perencana wilayah dan kota di dalamnya.
Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Ketua ASPI pada Sosialisasi RPP sebelumnya, pada Jumat, 20 November 2020 di Bali dalam Rapat Serap Aspirasi dengan lingkup yang lebih luas yaitu bersama REI, APEKSI, dan IAP. Dalam kesempatan tersebut Ketua ASPI memoderatori pembahasan RPP dengan narasumber adalah Dirjen Tata Ruang ATR/BPN, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP , dan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian.

Image may contain: 11 people
Peserta ASPI pada diskusi Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Penataan Ruang, 24 November 2020.